Uji Petik Kebijakan Teknis, Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria Peraturan BNPB Tentang Pedoman Keadaan Darurat

Uji Petik Kebijakan Teknis, Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria Peraturan BNPB Tentang Pedoman Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital Pada Saat Keadaan Darurat, bertempat di Aula BPBD Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 4 Juni 2021

Uji Petik Kebijakan Teknis, Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria
Peraturan BNPB Tentang Pedoman Pemilihan Segera Sarana dan Prasarana Vital Pada Saat Keadaan Darurat, bertempat di Aula BPBD Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 4 Juni 3021.

Yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat yang perlu diperbaharui.
Uji petik rancangan peraturan ini dilaksanakan di Jawa Barat, karena urutan 10 besar daerah-daerah yang berisiko tinggi adalah berada di Wilayah Jawa Barat.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Kepala Pelaksana Provinsi Jawa Barat dan undangan dari 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dengan paparan dari 3 nara sumber, yaitu dari Kemendagri, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Yusrizal dari Kemendagri menyampaikan “selain kaji cepat yang harus di lakukan, termasuk pemulihan segera sarana dan prasarana vital, rencana operasi, dan pengkajian kebutuhan pasca bencana”, kata

Dinas perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Perumahan, menambahkan bahwa pemulihan ini dalam manajemen penanggulangan bencana siklusnya berada pada fase pasca tanggap darurat atau transisi darurat ke pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Hal yang paling utama adalah pemulihan untuk hunian bagi korban bencana, baik hunian sementara maupun hunian tetapnya”.
Dalam penyusunan Pedoman ini perlu penjabaran-penjabaran yang lebih dalam, agar peraturan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi daerah, tambahnya lagi.

Dalam kesempatan ini pula Dr. Toto Yudianto Kepala Bidang Pemulihan dan Pemeliharaan dari Dinas SDA Provinsi Jawa Barat menyarankan agar dalam pembahasan rancangan peraturan ini juga dapat menghadirkan dari pihak BBWS, karena terkait kewenangan yang memang berada pada institusi tersebut.
“yang biasa kami laksanakan dalam penanggulangan bencana adalah 3 fase pra, saat, dan pasca. pada fase pasca adalah yang paling dominan dilakukan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk perbaikan-perbaikan infrastruktur saluran” ungkapnya.

Dalam uji petik kebijakan teknis NSPK Perban BNPB tentang Pedoman Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital pada Saat Keadaan Darurat Bencana, dilakukan pembahasan pasal per pasal dan isi substansi dari draft rancangan peraturan ini.
(PUSDATIN PB)

Category:
KEGIATAN PEMERINTAH

Leave a Comment